Ia berharap dengan langkah tersebut bisa menjadi solusi untuk mendorong percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Karimunjawa sebagai salah satu ikon wisata Jawa Tengah.

Apalagi, kata dia, hingga Oktober 2026, kunjungan wisatawan ke Karimunjawa mencapai 134.000 orang sehingga potensinya harus didorong dengan pembangunan yang lebih terarah. Salah satunya melalui KEK, sehingga Karimunjawa mendapat perhatian dan menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara Rini Padmini mengungkapkan wacana pembangunan KEK di Karimunjawa masih tahap sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

"Termasuk sosialisasi terhadap para asosiasi pelaku usaha sehingga tahapannya masih panjang," ujarnya.

Usulan KEK tersebut, karena selama ini dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD) belum sebanding dengan usulan yang diajukan Pemkab Jepara.