Pemerintahannya menyalahkan kelompok-kelompok perdagangan narkoba atas tingginya angka pembunuhan di Honduras yang mencapai 24 kasus per 100.000 penduduk atau tiga kali lipat dari rata-rata global.
Pemerintahan Asfura telah mengesahkan penggeledahan tanpa surat perintah pengadilan dan mengizinkan tato untuk digunakan sebagai barang bukti dalam menjerat tersangka. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam kedua kebijakan tersebut.
Menurut data kepolisian, kebijakan keamanan garis keras dari pemimpin sayap kanan itu belum berhasil menekan angka pembunuhan secara signifikan.