Sebanyak 137 sungai terdampak menjadi sasaran penanganan, terdiri atas 31 sungai di Aceh, 48 sungai di Sumatra Utara, dan 58 sungai di Sumatra Barat. Pemerintah juga menangani 38 muara, dengan tujuh di antaranya telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam proses pengerjaan, dan 20 lainnya belum tertangani.
Percepatan normalisasi akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai ujung tombak, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Penanganan mencakup pembersihan sedimentasi, penguatan tanggul, serta operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih menjalani pemulihan.
Pemerintah daerah juga dapat kembali menetapkan status tanggap darurat apabila bencana susulan berdampak luas sehingga kebutuhan mendesak masyarakat dapat ditangani lebih cepat.
Untuk menjaga kesinambungan pekerjaan, pemerintah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp42 triliun pada 2027. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar Rp33 triliun untuk kegiatan kementerian dan lembaga pada tahun depan serta sekitar Rp9 triliun dari anggaran 2026 yang belum terealisasi dan direncanakan untuk dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan hunian, serta pemulihan UMKM dan sektor produktif masyarakat. Pemerintah mendorong persetujuan anggaran dan pelaksanaan lelang dini agar pekerjaan dapat dimulai pada Januari atau paling lambat Februari 2027.
