NADIKABAR.COM — Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menyebut bahwa salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik, yakni SU, menjalani penahanan rumah.

“Pada 5 November 2026, SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah,” kata Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.

Sementara itu, tiga tersangka lainnya, yakni LSP, AS, dan EH, menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

Suyudi menyebut tersangka LSP ditahan sampai dengan 23 November 2026, tersangka EH sampai dengan 22 November 2026, dan tersangka AS sampai dengan 21 November 2026.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto mengungkapkan bahwa SU belum menjalani penahanan lantaran dalam kondisi sakit.

Keempat tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat di lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan RI, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.

Perbuatan itu diduga dilakukan dalam kurun waktu tahun 2025-2026.

Untuk peran, tersangka LSP diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan maupun lewat aplikasi perpesanan WhatsApp. Selain itu, LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian juga menjadi penerima hasil akhir penyadapan.

Sementara itu, tersangka SU diduga sebagai pihak yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan berupa laporan harian serta analisis kepada Jenderal LSP.

Lalu, tersangka EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

Adapun tersangka AS diduga menerima perintah dari LSP kemudian meneruskan perintah tersebut kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. AS juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan sekaligus membubarkan grup WhatsApp.

Dalam perkara ini, diterapkan beberapa pasal. Pertama, terkait dugaan penyadapan, yaitu Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, yaitu Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, yaitu Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.

Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.