NADIKABAR.COM — Ketua DPR Puan Maharani menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus fungsi pengawasan parlemen pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang resmi dimulai pada Selasa.
“Fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu satu, penanganan kasus penyadapan Presiden,” kata Puan dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta.
Selain kasus yang menyeret empat perwira tinggi Polri itu, DPR juga menaruh perhatian pada sebelas isu strategis lainnya, yakni penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, serta upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
