"Kami di Komisi III DPR juga sudah membahas RUU Perampasan Aset yang dapat memulihkan hak korban. RUU ini akan disahkan dalam waktu dekat sehingga akan bisa mengembalikan hak korban pada kasus penipuan," ujar Endang.
Serupa dengan Endang, anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan berharap RUU tersebut bisa disahkan pada rapat paripurna Kamis esok hari. Hinca menyinggung RUU Perampasan Aset sebagai produk hukum yang dapat memulihkan hak korban penipuan.
"Tangkap segera. Ini sudah sangat serius kami bahas di RUU Perampasan Aset. Hari ini kami finalkan RUU Perampasan Aset di Komisi III dan besok kami upayakan paripurna," kata Hinca kepada wartawan, Rabu (18/11).
Hinca menerangkan, hal itu merujuk pada Pasal 4 ayat (3) huruf f dalam draf terbaru RUU. Dalam pasal itu disebutkan bahwa perampasan aset juga dilakukan terhadap pelaku tindak pidana selain korupsi, salah satunya penipuan.
Adapun berikut bunyi Pasal 4 ayat (3) huruf f dalam draf terbaru RUU Perampasan Aset yang disampaikan Hinca.
Selain tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga dilakukan terhadap: