Pada periode yang sama, nilai produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas mencapai Rp1.168,99 triliun, dengan investasi hampir Rp200 triliun. Capaian ini memperlihatkan sektor manufaktur tetap menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk menjaga kinerja tersebut, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha, termasuk fasilitas perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2016.
Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut masih perlu ditingkatkan. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain pemahaman terhadap kebijakan, informasi mengenai jenis dan persyaratan fasilitas, hingga mekanisme pengajuan agar perusahaan dapat memanfaatkan insentif yang tersedia secara optimal.
Menurut Tri, pemanfaatan fasilitas dan kemudahan di kawasan industri membutuhkan kesamaan pemahaman serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan perusahaan yang beroperasi di dalamnya.