NADIKABAR.COM — Seratus orang perwakilan perempuan muda dan penyandang disabilitas dari 27 provinsi mendesak pelibatan bermakna perempuan dan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan publik, termasuk dalam kebijakan transisi energi berkeadilan dan aksi iklim lainnya.
"Di Riau, penyandang disabilitas menghadapi banjir dan karhutla yang terus berulang setiap tahun. Kami semakin sering terpapar ISPA sedangkan faskes masih belum aksesibel dan seringkali tidak ada akomodasi yang layak, contohnya tidak ada ram atau ram terlalu curam, tidak ada toilet aksesibel dan tempat parkir prioritas," kata Claudya Fritsca, perwakilan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Riau.
Hal itu dikatakannya dalam acara lokakarya dan deklarasi "Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim", di Jakarta, Rabu.
Sementara Barbara dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTT mengatakan kemarau panjang di NTT yang menyebabkan kekeringan, sulitnya air bersih, dan gagal panen, membuat perempuan menanggung beban lebih besar.
"Krisis iklim sudah nyata, jangan sampai kebijakan adaptasi justru meninggalkan kami karena kebutuhan dan hak penyandang disabilitas belum diperhitungkan," kata Barbara.