"Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risikonya bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, namun juga kehilangan nyawa" katanya.
Merujuk Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, WNI otomatis dapat kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden terlebih dahulu.
"Apabila kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan negara lain, seseorang berisiko menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Konsekuensinya sangat besar dan dapat memengaruhi seluruh masa depannya," ucapnya.
Ia menegaskan pengetatan pemeriksaan di pintu perlintasan negara merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap warganya sekaligus menjaga kepentingan nasional.
"Pemeriksaan Imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan. Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, kami berkomitmen melindungi warga negara sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia," kata Agus.