NADIKABAR.COM — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan tengah melakukan pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN). Pengembangan ini dilakukan Kejagung dengan membuka penyidikan baru terhadap kasus tersebut.
"Ada penyidikan baru," kata Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna kepada wartawan di Gedung Kejagung RI, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Anang belum merinci mengenai penyidikan baru tersebut. Dia mengatakan akan mengecek kembali penyidikan baru dalam kasus tata kelola MBG ini fokus terhadap pengadaan apa.
"Nanti saya cek lagi, saya lupa lagi. Tapi yang jelas ada," tuturnya.
Adapun dalam penyidikan baru kasus tata kelola MBG ini, Kejagung sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi. Saksi yang diperiksa merupakan salah satu pihak perusahaan
"Pemeriksaan seorang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025 sampai dengan 2026," terang Anang kepada wartawan, Rabu (28/10).
"Adapun saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu saudara YN dari PT ECS IJ," ujarnya.
Sebagai informasi, penanganan dugaan korupsi tata kelola MBG di BGN ini diketahui dibagi dalam dua kluster perkara. Kluster pertama pengusutan dugaan korupsi tata kelola kelembagaan yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Pada kluster ini, sebanyak 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk para mantan petinggi BGN.
Kemudian kluster kedua adalah dugaan korupsi pengadaan motor listrik operasional BGN yang ditangani secara koneksitas oleh Jampidmil Kejaksaan Agung. Penanganan koneksitas ini dilakukan lantaran perkara tersebut melibatkan perwira TNI aktif, yakni Kolonel Budi Utomo (BU), yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Anang memerinci, lima tersangka yang diserahkan ke Kejari Jakpus terdiri dari satu oknum perwira militer dan empat pihak swasta:
1. BU, selaku Mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan pada BGN dan selaku PPK (Kolonel Budi Utomo);
2. GB, selaku Direktur PT ASE dan Direktur PT AKI;
3. AM (Andri Mulyono), selaku Komisaris PT ASE dan Komisaris PT YAT;
