NADIKABAR.COM — Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan terkait kasus korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025 yang diduga terkait dengan Arif Kurniawan. Kejagung menyebut ada enam perusahaan yang digeledah.
"Penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat," ujar Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna di Gedung Kejagung RI, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Berikut enam perusahaan yang digeledah:
1. Kantor PT AMI di Kendari, 2. Kantor PT AMI di lokasi tambang di daerah Konawe Utara, 3. Kantor PT KAA di Konawe Utara,4. Kantor PT AMI di Kendari, 5. Kantor PT AMI di Buton Tengah,6. Kantor PT AMID di Buton Tengah.
Kejagung sebelumnya telah menetapkan satu perusahaan sebagai tersangka korporasi. Perusahaan itu ialah PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ).
"Pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025," ungkap Anang.
Anang menjelaskan PT BSJ diduga telah melanggar ketentuan izin pengoperasian pertambangan. Dia menyebut izin PT BSJ sudah berakhir pada 2014, namun perusahaan tersebut tetap melakukan aktivitas pertambangan hingga 2025
"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," jelas Anang.
Anang menjelaskan PT BSJ dikelola oleh Arif Kurniawan. Dia mengatakan, Arif sebagai pemilik manfaat dalam PT BSJ.
"Dikelola oleh AK. Salah satu owner yang memperoleh keuntungan," tuturnya .
Nama Arif sendiri mencuat usai Kejagung mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025 yang diduga terkait dengan Arif Kurniawan. Kejagung turut mendalami dugaan aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara.
"Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Saiful Bahri Siregar dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).
Ditanya mengenai sosok penyelenggara negara yang dimaksud, Saiful menerangkan aliran suap itu diduga berkaitan dengan kewenangan para pejabat dalam menerbitkan perizinan tambang hingga pengawasan distribusi nikel.
"Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan," jelasnya.
