Sebelumnya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejagung agar segera menyidang Riza Chalid secara in absentia. MAKI juga melayangkan somasi terkait hal itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.
Dalam somasi yang diteken Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dia menyoroti Riza Chalid yang dinilai sebagai aktor intelektual dalam perkara periode 2018-2023 tersebut sudah masuk DPO sejak 19 Agustus 2025 usai tiga kali mangkir dari panggilan. Namun hingga lebih dari satu tahun berjalan, belum terlihat pelimpahan perkara ke pengadilan.
"Meskipun Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan dalam DPO, hingga saat ini terhitung sudah lebih dari satu tahun tidak kunjung ditemukan tindak lanjut terhadap penanganan perkara yang melibatkan tersangka Riza Chalid, di mana hal ini akan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan terkait proses hukum tersangka Riza Chalid," ujar Boyamin.
Boyamin merujuk Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa perkara tetap dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa apabila telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah.
Boyamin juga menyinggung dugaan penggunaan paspor negara lain oleh Riza Chalid saat bepergian ke luar negeri melalui Balikpapan pada tahun 2023.