NADIKABAR.COM — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025. Korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka ialah PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ).
"Pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025," ujar Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Anang menjelaskan PT BSJ diduga telah melanggar ketentuan izin pengoperasian pertambangan. Dia menyebut izin PT BSJ sudah berakhir pada 2014, namun perusahaan tersebut tetap melakukan aktivitas pertambangan hingga 2025
"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," jelas Anang.
Anang menjelaskan bahwa PT BSJ ini dikelola oleh Arif Kurniawan. Dia mengatakan, Arif sebagai pemilik manfaat dalam PT BSJ.
"Dikelola oleh AK. Salah satu owner yang memperoleh keuntungan," tuturnya.
Diketahui, Kejagung tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola nikel di Sultra periode 2013-2025 yang diduga terkait dengan seorang bernama Arif Kurniawan. Kejagung turut mendalami dugaan aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Saiful Bahri Siregar. Dia menyebut suap itu diduga diberikan untuk melancarkan pengurusan izin administrasi, proses produksi, hingga tata niaga penjualan nikel.
"Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," kata Saiful dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).
Ditanya mengenai sosok penyelenggara negara yang dimaksud, Saiful menerangkan aliran suap itu diduga berkaitan dengan kewenangan para pejabat dalam menerbitkan perizinan tambang hingga pengawasan distribusi nikel.
"Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan," jelasnya.
