Di sisi lain, ia mengingatkan agar upaya mengejar penerimaan tidak dilakukan melalui penundaan restitusi maupun percepatan pembayaran pajak yang seharusnya diterima pada tahun berikutnya.

Praktik tersebut dinilai berisiko mengganggu arus kas dunia usaha sekaligus memindahkan tekanan penerimaan ke tahun anggaran 2027.

“Jika kekurangan penerimaan tetap terjadi, lebih baik dikelola secara terukur melalui peningkatan kualitas belanja daripada memaksakan penerimaan dengan mengorbankan aktivitas ekonomi,” ujar Yusuf.