NADIKABAR.COM — Kejaksaan Negeri Karimun memusnahkan 1.730 bal pakaian bekas impor atau balpres yang merupakan barang bukti tiga perkara tindak pidana khusus. Barang bukti tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan disimpan sejak 2020.

Pemusnahan dilakukan di fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Sebatak, Kabupaten Karimun, Rabu (18/11), dengan memanfaatkan boiler pembangkit listrik untuk membakar pakaian bekas tersebut.

Langkah ini dilakukan melalui kerja sama Kejari Karimun dengan PT PLN Indonesia Power. Pemanfaatan fasilitas boiler dipilih untuk mengoptimalkan proses pemusnahan sekaligus menghindari pembakaran terbuka maupun penggunaan jasa pihak ketiga.

"Pemusnahan dilakukan menggunakan boiler dengan suhu pembakaran mencapai 800 derajat Celsius," kata Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Andhy H Bolifaar dalam keterangan resmi, Jumat (20/11).

Metode tersebut dipilih untuk mengurangi risiko pencemaran asap akibat pembakaran terbuka, potensi kebakaran hutan dan lahan, hingga kemungkinan munculnya nota diplomatik dari negara tetangga. Karimun diketahui berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

Sebelum dibakar, barang bukti terlebih dahulu menjalani proses pemilahan selama sekitar tiga minggu. Tim gabungan memisahkan material yang mengandung besi agar tidak mengganggu proses pembakaran maupun merusak infrastruktur pembangkit listrik.

Andhy mengatakan pemanfaatan fasilitas PLTU juga memberikan keuntungan dari sisi efisiensi anggaran negara. Pemusnahan melalui jasa pihak ketiga sebelumnya diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp1,3 miliar.

Melalui penggunaan fasilitas boiler PLTU Tanjung Sebatak, pemusnahan barang bukti dapat dilakukan tanpa membebani anggaran dengan biaya jasa pemusnahan seperti pada metode sebelumnya.

Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan atas tiga perkara tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah ini sekaligus memastikan barang bukti tidak kembali beredar maupun dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Kejari Karimun menilai kolaborasi dengan PLN Indonesia Power menjadi bentuk sinergi antarlembaga dalam mendukung penegakan hukum, terutama dalam pengelolaan dan penyelesaian barang bukti secara efektif, efisien, serta akuntabel.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan dengan instansi lain guna mendukung pelaksanaan tugas masing-masing lembaga sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.