Selain meminta keterangan saksi, penyidik juga mengumpulkan dokumen terkait untuk melengkapi dan memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
"Jadi, kita evaluasi bukti-bukti yang sudah kita peroleh, sejauh mana analisis untuk pembuktian," katanya.
Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa Kepala Subbagian Teknis KPU Lombok Barat Muhammad Heri Wijaya. Dalam pemeriksaan tersebut, Heri menjelaskan KPU Lombok Barat menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp24 miliar pada 2024 dan tambahan Rp100 juta pada 2025.
Dana hibah senilai total Rp24,1 miliar tersebut disalurkan dalam dua tahap, yakni 60 persen dan 40 persen melalui APBD Perubahan untuk membiayai pelaksanaan Pilkada.
