Dia mengatakan saluran pengaduan harus lebih dari satu, mudah ditemukan dan diakses santri, menjaga kerahasiaan, menerima laporan anonim, serta bebas dari ancaman dan pembalasan.
"Harus ada mekanisme pengaduan alternatif di luar struktur internal pesantren, termasuk ketika yang diadukan adalah pimpinan tertinggi lembaga. Ukurannya bukan sekadar adanya aturan, tetapi apakah anak benar-benar dapat menggunakannya untuk menyelamatkan dirinya," kata Jasra Putra.
Ia mengatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh hanya dipandang sebagai kejahatan individual, tetapi juga harus dipandang sebagai persoalan kegagalan sistem pengasuhan, pengawasan, dan perlindungan anak.
"Kehidupan pesantren berasrama yang berlangsung selama 24 jam menghadirkan relasi kuasa dan ketergantungan yang kuat antara santri dengan pengasuh. Anak bisa merasa takut menolak, melawan, atau melaporkan tindakan yang dialaminya, terlebih ketika orang yang diduga melakukan kekerasan merupakan figur yang dihormati dan memiliki kewenangan atas seluruh kehidupannya," kata dia.