NADIKABAR.COM — Berita tentang peluang kuat untuk menarik investasi dalam energi bersih secara global hingga Rancangan Undang-Undang Pelindungan (RUU) Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat II dengan DPR RI, mewarnai pemberitaan bidang ekonomi Senin (5/10) kemarin.

Berikut rangkuman berita selengkapnya di sini

RI berpeluang kuat tarik investasi energi bersih 2,3 triliun dolar AS

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Indonesia memiliki peluang kuat untuk menarik investasi dalam transisi energi yang secara global mencapai 2,3 triliun dolar AS.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan, transisi energi kini tidak lagi sebatas agenda perubahan iklim, tetapi telah menjadi bagian penting dari daya saing ekonomi, ketahanan energi, dan strategi industri Indonesia.

Kementrans buka peluang pesantren kelola ekonomi kawasan transmigrasi

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) membuka peluang bagi pesantren dan jaringan alumni untuk berkolaborasi mengelola potensi ekonomi di kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Sekarang orientasi transmigrasi bukan untuk memindahkan penduduk, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi,” ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dalam keterangan di Lamongan, Senin.

Suahasil: Anggaran Kemenko Hilirisasi dari Kementerian ESDM

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan anggaran operasional Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi bersumber dari anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Suahasil mengatakan pengalihan anggaran tersebut dilakukan untuk memastikan operasional Kemenko Hilirisasi dapat berjalan setelah kementerian tersebut memiliki kantor dan struktur kelembagaan.

OJK nilai profitabilitas bank masih terjaga meski tren NIM menurun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang, tingkat profitabilitas perbankan masih tergolong terjaga meskipun margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) dalam tren yang menurun.

Berdasarkan catatan OJK, NIM pada Agustus 2026 sebesar 4,31 persen, lebih rendah dibandingkan dengan NIM pada Agustus 2025 yang mencapai 4,59 persen.

Pemerintah setuju RUU Ketenagakerjaan lanjut ke pembicaraan tingkat II

Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat II dengan DPR RI.

"Berdasarkan seluruh hasil pembahasan bersama DPR RI dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh seluruh pandangan serta masukkan dalam proses pembahasan, pemerintah menyatakan dapat menerima RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dan menyetujui agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk selanjutnya diambil keputusan dalam rapat paripurna DPR RI," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I dengan DPR RI di Jakarta, Senin.