NADIKABAR.COM — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memantau penanganan infrastruktur terdampak banjir bandang (galodo) di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sekaligus menyiapkan langkah pemulihan dan mitigasi untuk mengantisipasi bencana susulan.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti di Arosuka, Rabu, mengatakan percepatan pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah agar penanganan infrastruktur dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
"Percepatan pemulihan pascabencana harus menjadi prioritas melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," katanya saat mengunjungi Jembatan Kayu Aro, Kabupaten Solok.
Ia menjelaskan sejumlah pekerjaan menjadi perhatian dalam penanganan pascabencana, meliputi pembersihan aliran sungai, perbaikan jalan, stabilisasi lereng, serta pembangunan kembali tanggul pengendali banjir yang mengalami kerusakan.
Selain memperbaiki infrastruktur yang terdampak, Kementerian PU juga mengarahkan upaya mitigasi melalui pemantauan kondisi kawasan hulu perbukitan yang diduga menjadi sumber material galodo.
Untuk itu, Diana menginstruksikan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat melakukan pemantauan menggunakan teknologi pesawat tanpa awak atau drone hingga kawasan hulu.
Pemantauan tersebut bertujuan mengidentifikasi sumber material yang terbawa banjir bandang serta memetakan titik-titik yang berpotensi menimbulkan bencana susulan.
Hasil pemantauan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Pusat Geoteknik, Terowongan dan Struktur (BGTS) guna menentukan langkah penanganan teknis berdasarkan kondisi lapangan.
Menurut dia, identifikasi kondisi kawasan terdampak diperlukan agar upaya pemulihan tidak hanya berorientasi pada perbaikan kerusakan, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan dan potensi ancaman bencana berikutnya.
Selain infrastruktur jalan dan sungai, Kementerian PU turut memperhatikan kerusakan gedung perkantoran pemerintah akibat banjir bandang di Kabupaten Solok.
Berdasarkan pemeriksaan awal, sebanyak 15 gedung perkantoran terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, tiga gedung mengalami kerusakan berat, yakni Gedung Utama Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Dinas Pekerjaan Umum, dan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN).
Dia menegaskan gedung pemerintahan yang mengalami kerusakan berat tidak boleh dipaksakan untuk dibangun kembali di lokasi semula apabila kondisi kawasan tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan.
Pertimbangan tersebut diperlukan agar pembangunan kembali fasilitas pemerintahan tidak menimbulkan risiko bagi pegawai maupun masyarakat apabila terjadi bencana serupa.
Pemantauan dilakukan Wakil Menteri PU bersama rombongan di Jembatan Kayu Aro, Arosuka, Rabu (18/11), dan disambut Wakil Bupati Solok H. Chandra bersama sejumlah pimpinan dan perwakilan organisasi perangkat daerah setempat.
Setelah menyelesaikan peninjauan di Jembatan Kayu Aro, rombongan Wakil Menteri PU melanjutkan perjalanan menuju Nagari Saning Baka, Kabupaten Solok, untuk agenda kunjungan lapangan berikutnya.