Menurut Rosihon, kolaborasi tersebut merupakan peluang strategis untuk mengembangkan khazanah keilmuan pesantren agar tidak hanya terpelihara dalam tradisi pendidikan pesantren, tetapi juga dapat dikembangkan melalui pendekatan akademik yang lebih sistematis dan multidisipliner.

Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Ditjen Pesantren, Mastuki menegaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren telah memberikan pengakuan (rekognisi) terhadap sejarah panjang dan kontribusi pesantren dalam kehidupan bangsa.

Melalui regulasi tersebut, pendidikan pesantren ditempatkan sebagai jalur pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional, dengan kewajiban untuk memelihara dan mengembangkan kekhasan masing-masing satuan pendidikan.

Menurut Mastuki, pengakuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui fasilitasi pengembangan keilmuan pesantren, salah satunya dengan membangun sinergi bersama PTKIN untuk menjajaki pembukaan program studi baru yang secara khusus mengembangkan kajian kepesantrenan.

“Tugas Kementerian Agama adalah memberikan fasilitasi pengembangan keilmuan pesantren dengan bersinergi bersama PTKIN untuk membuka program studi baru kepesantrenan,” katanya.