Pemadanan data tersebut perlu disertai verifikasi lapangan dengan melibatkan pemerintah daerah dan penyuluh agama.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian data administratif dengan kondisi calon penerima manfaat. Dalam skema segmentasi yang dibahas, kelompok Desil 1–4 menjadi prioritas penerima zakat dari kategori fakir miskin.
Kemenag turut menekankan akuntabilitas pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat harus menyusun laporan yang memuat penghimpunan, pendistribusian, jumlah penerima manfaat, dan hasil program.
Pencatatan dana maupun barang harus sesuai dengan kondisi sebenarnya serta didukung pemeriksaan yang objektif dan tindak lanjut hasil pengawasan.