NADIKABAR.COM — Kementerian Agama (Kemenag) segera mendigitalisasi sarana pembelajaran dan revitalisasi ribuan madrasah dan sekolah agama, menyusul disetujuinya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kemenag 2026 yang mencapai sekitar Rp2,38 triliun.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan dari tambahan anggaran yang disetujui tersebut sekitar Rp1,66 triliun dialokasikan untuk digitalisasi pembelajaran.

“Ukuran keberhasilan digitalisasi pembelajaran adalah sejauh mana perangkat yang kami sediakan membantu guru mengajar dan siswa memahami pelajaran. Karena itu kami perlu memastikan Papan Interaktif Digital (PID) sampai ke satuan pendidikan yang menjadi sasaran dan siap digunakan, termasuk dengan memastikan kesiapan listriknya,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Jumat.

Di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam, program digitalisasi mencakup penyediaan PID. Khusus paket untuk madrasah swasta, setiap madrasah penerima mendapat satu PID.

Program digitalisasi juga menjangkau satuan pendidikan di bawah binaan Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.

Revitalisasi satuan pendidikan menjadi alokasi terbesar kedua. Persetujuan anggaran mencakup revitalisasi 2.410 madrasah di bawah binaan Ditjen Pendidikan Islam.

Program ini juga mencakup 21 sekolah di bawah binaan Ditjen Bimas Kristen, 38 lembaga pendidikan di bawah binaan Ditjen Bimas Katolik, 70 lembaga pendidikan di bawah binaan Ditjen Bimas Hindu, dan dua lembaga pendidikan di bawah binaan Ditjen Bimas Buddha.

“Kami perlu memastikan madrasah yang paling membutuhkan perbaikan mendapat prioritas. Saya minta setiap satuan kerja mengawal pelaksanaannya sejak penetapan penerima sampai hasil perbaikannya bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa,” kata Menag Nasaruddin Umar.

Tambahan anggaran juga mencakup penyediaan buku tulis bagi peserta didik melalui Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.

Di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam, anggaran tersebut turut mendukung empat Sekolah Unggul Garuda dan pengadaan satu studio guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

Sebagai tindak lanjut Kemenag perlu memastikan rincian alokasi dan sasaran penerima di setiap satuan kerja serta melengkapi dokumen pendukung yang diminta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kemenag juga diminta memantau pelaksanaan program agar anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.