NADIKABAR.COM — Kementerian Agama menyiapkan panduan bagi Penyuluh Agama Islam yang bertugas mendampingi individu terpapar paham ekstremisme maupun mantan narapidana terorisme (napiter) yang memuat ketentuan, alur koordinasi, dan prosedur pendampingan agar sesuai kewenangan dan regulasi.

"Penyuluh tidak boleh langsung bergerak ke lapangan tanpa melakukan koordinasi strategis. Ketentuan regulasi dan alur yang harus dilalui perlu dipahami. Karena itu, semuanya akan dirumuskan dalam sebuah dokumen yang diberikan kepada para penyuluh sebagai pedoman untuk melangkah ke depan," ujar Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Kemenag Ali Sibromalisi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, pendampingan tidak dapat dilakukan secara mandiri tanpa koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Penyuluh perlu memahami batas kewenangan serta mekanisme kerja bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, dan pemerintah daerah.