Ia berpendapat pencegahan penyebaran LGBTQ tidak bisa dimaknai sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Romo menuturkan bahwa HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang selaras dengan kodrat penciptaan manusia dan lembaga perkawinan, sehingga upaya penyebaran perilaku menyimpang justru dinilai bertentangan dengan substansi HAM dan hukum positif di Indonesia.
βOleh karena itu, dari awal saya memberikan underline bahwa pembahasan ini justru ingin memuliakan manusia seperti manusia yang seutuhnya, tidak ada sedikitpun anasir pelanggaran terhadap hak asasi manusia menyebarkan budaya LGBT,β ujar Romo.
Terkait mekanisme legislasi, Wamenag menjelaskan bahwa naskah akademik yang disusun tim kerja akan menjadi masukan bagi anggota Komisi VIII DPR yang memiliki hak inisiatif untuk mengajukan RUU sesuai Undang-Undang MD3.
Pemerintah dan DPR nantinya dapat berkolaborasi dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) agar regulasi pelarangan penyebaran LGBTQ dapat segera terwujud sebagai bentuk implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2025.