NADIKABAR.COM β Kementerian Kebudayaan senantiasa membuka ruang dialog untuk para sineas serta pelaku industri film menyampaikan kritik hingga saran soal kinerja pemerintah.
βKalaupun misalnya mengkritisi kerja-kerja, kami silakan, kita terbuka untuk dialog,β ujar Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan Irini Dewi Wanti dalam sesi temu awak media di Jakarta, Minggu.
Hal tersebut ia sampaikan terkait sejumlah sineas yang menyampaikan kritik serta saran dalam ajang penghargaan tertinggi industri perfilman nasional yakni Festival Film Indonesia (FFI) 2026 yang digelar di Jakarta pada Jumat (20/11) lalu.
Dia juga mengatakan agar kritik serta saran dalam dialog yang bersifat membangun dapat dilakukan bersama demi ekosistem film yang lebih baik.
Kementerian Kebudayaan, lanjut dia, menyayangkan gelaran FFI 2026 justru dimanfaatkan sebagai ajang menggiring opini tertentu.
Lebih lanjut, bahwa film seyogyanya merupakan bagian dari ekspresi budaya, pemerintah pun senantiasa mengupayakan agar ekosistem perfilman nasional kian maju termasuk dukungan dan fasilitasi keberlangsungan gelaran malam penganugerahan Piala Citra untuk sineas dan pelaku industri film.
Sebagai bentuk dukungan buat industri film, pemerintah telah menghadirkan program yang dapat dimanfaatkan lewat dana abadi kebudayaan yakni Dana Indonesia Raya.
Dana tersebut merupakan fasilitasi pemerintah untuk para seniman termasuk sineas dalam memproduksi film, adapun tahun ini dana yang dianggarkan untuk program tersebut mencapai Rp6 triliun.
Selain itu, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah untuk industri film, pihaknya juga mendukung revisi Undang-Undang Perfilman Indonesia yang kini tengah dilakukan oleh DPR.
Penyesuaian undang-undang tersebut untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan pemerataan industri kreatif nasional.
Dukungan lainnya yakni, pemerintah juga menyebarkan tiket secara gratis untuk beberapa film serta mendukung acara nonton bersama untuk film yang tayang di bioskop-bioskop.