"Kita berharap semua Ibu dan Bapak difasilitasi oleh Pemda melalui anggaran yang tersedia di APBD pemerintah daerah masing-masing," tuturnya.
Sebagai tindak lanjut penguatan koordinasi tersebut, Kemendagri akan menggelar rapat secara berkala hingga akhir Desember 2026, yang diawali dengan pembahasan sektor kesehatan dan pendidikan. Pada pertemuan perdana, pembahasan akan menghadirkan narasumber dari kementerian terkait, kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan berbagai sektor pembangunan lainnya.
Dalam rangkaian koordinasi tersebut, setiap daerah juga diminta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi pendukung paling lambat tujuh hari setelah setiap pertemuan. Laporan tersebut digunakan untuk memantau tindak lanjut penyampaian informasi capaian pembangunan di daerah.
Melalui koordinasi tersebut, Kemendagri berharap penyampaian informasi capaian kinerja pemerintah dapat berjalan lebih terarah dan menjangkau masyarakat secara luas. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai program serta hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama dua tahun pemerintahan.
Sebagai informasi tambahan, pertemuan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Hariqo Wibawa Satria, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Yudhistira Nugraha, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Liendha Andajani, serta pihak terkait lainnya.
