NADIKABAR.COM — Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah memasukkan program penanggulangan tuberkulosis (Tb) dalam daftar prioritas pembangunan dan penganggaran daerah guna memperkuat upaya pengendalian penyakit tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus di Sumedang, Jawa Barat, Kamis, mengatakan penanganan Tb harus menjadi perhatian kepala daerah karena kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

"Urusan kesehatan ini urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Makanya setiap kepala daerah juga wajib memprioritaskan masalah kesehatan ini," katanya.