NADIKABAR.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong transformasi tata kelola Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu. Langkah strategis ini mencakup penguatan kelembagaan, kepemimpinan, kolaborasi, serta pelayanan publik di daerah.
Optimalisasi peran ketiga lembaga ini diyakini sangat krusial dalam menggerakkan potensi masyarakat. Hal ini akan mendukung penuh percepatan pembangunan di berbagai wilayah.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo menyoroti pentingnya peran TP PKK. Kelompok ini dinilai sangat strategis dalam memberdayakan keluarga sebagai subjek utama pembangunan daerah.
Sementara itu, Posyandu kini berperan aktif mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lewat pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dekranas dan Dekranasda juga turut ambil bagian dalam mendorong pengembangan potensi kerajinan lokal. Kehadiran Dekranasda terbukti ampuh sebagai instrumen pemberdayaan sekaligus penguatan roda ekonomi warga.
La Ode menilai seluruh peran tersebut wajib ditopang oleh kepemimpinan daerah yang memahami kondisi riil masyarakatnya. Pemimpin daerah harus mampu membangun partisipasi publik serta mengembangkan kolaborasi harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan.
"Kepemimpinan yang bisa mengorkestrasi, kolaborasi dengan OPD, dengan perguruan tinggi, akademisi dengan dunia usaha, macam-macam. Kepemimpinan yang menghadirkan inovasi, kepemimpinan yang mengembangkan SDM, dan kepemimpinan yang memastikan keberlanjutan," kata La Ode pada keterangan tertulisnya, Selasa (22/9/2026).
Sinergi multisektor ini dipastikan menjadi pilar penentu kelangsungan program unggulan di lapangan.
