Bernhard menegaskan, penetapan batas desa merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hasilnya kemudian disahkan melalui peraturan bupati atau wali kota. Meski demikian, proses penyelesaiannya membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga provinsi.
Dalam proses tersebut, pemerintah provinsi dapat berperan melalui fasilitasi maupun pemberian bantuan keuangan khusus. Sementara itu, pemerintah pusat memberikan dukungan melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Salah satu keluaran dari program ILASPP adalah rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) tentang batas desa. Kemendagri juga telah mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan agenda penegasan batas desa ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
