Kedua meningkatnya polarisasi sosial yang terkadang dibangun berdasarkan perbedaan identitas suku, agama, budaya maupun pilihan politik. Ketiga penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, provokasi dan narasi permusuhan melalui media sosial.
Keempat potensi konflik sosial yang dipicu oleh berbagai persoalan seperti kesenjangan sosial,perebutan sumber daya, persoalan batas wilayah maupun persoalan yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Kelima belum optimalnya integrasi nilai-nilai toleransi dan inklusifitas dalam kebijakan pelayanan publik, pelayanan pemerintahan dan program pembangunan di berbagai daerah.
"Persoalan tersebut menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya dibebankan kepada tokoh agama atau organisasi keagamaan. Toleransi adalah tanggung jawab bersama," ujarnya.
Pemerintah daerah harus menjadi penggerak utama lahirnya prakarsa dan inovasi dalam membangun masyarakat yang toleran, inklusif dan damai. Kemendagri akan mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara stabilitas sosial politik, memperkuat ketahanan sosial budaya serta meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
"Kami berharap Mimika menjadi salah satu contoh bahwa keberagaman dapat dikelola menjadi kekuatan sosial melalui kepemimpinan yang inklusif, berkelanjutan dan kolaborasi nyata," ujarnya.
