NADIKABAR.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani lokal, guna memperluas manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi perekonomian daerah.
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda Inspektorat Jenderal Kemendagri Arie Satria di Jayapura, Senin, mengatakan pemerintah provinsi perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pengadaan bahan pangan oleh SPPG dapat melibatkan petani lokal.
“Pada Kamis (5/11) kami menggelar pertemuan monitoring guna pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Papua.Dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya koordinasi pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota agar SPPG dapat mengutamakan bahan pangan dari petani lokal,” katanya.
Menurut Arie, pihaknya berharap sekda Provinsi Papua selaku ketua Satgas Pengawasan MBG dapat turun ke kabupaten dan kota untuk menguatkan koordinasi, serta memberikan pemahaman kepada SPPG.
"Jadi yang selama ini mengambil bahan makanan dari luar Papua agar wajib membeli langsung dari petani lokal,” ujarnya.
Dia menjelaskan keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok MBG penting agar manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan anak-anak sebagai penerima manfaat, tetapi juga masyarakat yang bergerak di sektor pertanian.
"Kebutuhan pangan ini harus menjadi program MBG yang berpeluang menghasilkan pertanian masyarakat sekaligus mendorong perputaran uang di daerah," katanya.
Arie menambahkan pengadaan bahan pangan dari petani lokal diharapkan membantu menekan harga pasar dan mengendalikan inflasi. Selain itu, aktivitas ekonomi yang meningkat dapat berkontribusi terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah.
"Koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk menindaklanjuti berbagai persoalan teknis yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG, sehingga penyelenggaraannya di Papua dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
