Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui fasilitasi pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hingga saat ini, lebih dari 300 MPP telah terbentuk di daerah sebagai pusat integrasi berbagai layanan publik melalui konsep pelayanan terpadu satu pintu (one roof system).
Selain itu, Kemendagri juga terus mendorong digitalisasi pelayanan publik, salah satunya melalui pemanfaatan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses verifikasi dan integrasi berbagai layanan, termasuk penyaluran bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.
"Sekarang saya lagi membantu Pak Mensos untuk menggunakan data Dukcapil agar terjadi verifikasi validasi seluruh Indonesia. Sehingga yang menerima bantuan adalah orang-orang yang tepat sasaran," jelasnya.
Tito menambahkan transformasi pelayanan publik juga perlu menjangkau pemerintahan desa. Menurutnya, desa harus terus didorong untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.