NADIKABAR.COM — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyampaikan website desa merupakan wujud akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat melalui penyediaan informasi yang mutakhir, akurat, dan aman.
"Website adalah wujud dari akuntabilitas kepada warga, termasuk pengelolaan berkelanjutan dengan informasi mutakhir dan data akurat dan aman," kata Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal (BPI) Kemendes PDT Mulyadin Malik saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Lomba Website Desa Nasional Tahun 2027 seperti yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.
Dengan demikian, lanjutnya, website desa dapat menjadi sarana bagi pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat melalui informasi yang terbuka, akurat, dan mudah diakses.
Mulyadin mengatakan website desa perlu memuat informasi dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi aspek tampilan.
Sejalan dengan itu ia meminta pemerintah desa memperhatikan isi website agar dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelayanan dan pembangunan desa.
"Termasuk isi konten yang bermanfaat, termasuk layanan surat, APBDes, program pembangunan, potensi desa, dan kanal-kanal pengaduan," ujarnya.
Selain menyediakan konten yang bermanfaat, Mulyadin meminta desa memperbarui informasi secara rutin dan menjaga keamanan data. Menurut dia, pengembangan website merupakan bagian dari proses digitalisasi desa yang lebih luas untuk mewujudkan desa cerdas (smart village).
Digitalisasi desa, kata dia, perlu diarahkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, termasuk dengan memastikan informasi dan layanan yang tersedia dapat dimanfaatkan warga.
Diketahui, Lomba Website Desa Nasional 2027 merupakan ajang yang diselenggarakan Kemendes PDT untuk mendorong desa mengembangkan website yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan jadwal yang disampaikan Mulyadin, registrasi peserta berlangsung 2–13 November 2026, seleksi kabupaten/kota pada 23–27 November, seleksi provinsi pada 30 November–4 Desember, penilaian nasional pada 7–11 Desember, verifikasi lapangan pada 4–11 Januari 2027, dan penganugerahan dijadwalkan pada 15 Januari 2027 di Kabupaten Mojokerto.
