NADIKABAR.COM — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat sistem pelayanan di lingkungan kementerian untuk mencegah terbukanya ruang praktik gratifikasi, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDT Taufik Madjid, penguatan sistem pelayanan, seperti melalui digitalisasi, dapat meminimalkan peluang terjadinya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas aparatur Kemendes.
"Semua server online, kita bisa men-setup, men-develop sistem dalam pelayanan-pelayanan kita, yang harusnya tidak memberikan ruang terjadinya praktik-praktik gratifikasi," kata Taufik dalam webinar "Pengendalian Gratifikasi bagi ASN Kemendes PDT" seperti diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut dia mengatakan penguatan sistem tersebut perlu berjalan bersama dengan mekanisme pencegahan dan pelaporan gratifikasi yang dikembangkan di lingkungan kementerian.
Menurut dia, upaya menolak gratifikasi merupakan bagian dari langkah untuk mencegah korupsi karena penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
