NADIKABAR.COM — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat layanan pendidikan kesetaraan melalui optimalisasi 11.895 satuan pendidikan nonformal yang tersebar di seluruh Indonesia guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang terkendala mengikuti pendidikan formal.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal (PNFI) Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan satuan pendidikan nonformal, seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), berperan penting dalam menjangkau masyarakat yang belum memperoleh kesempatan mengakses pendidikan formal.

"Saat ini terdapat total 11.895 unit pendidikan nonformal yang aktif beroperasi di seluruh Indonesia, yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 13 tahun, sekaligus menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terkendala mengakses sekolah formal," ujar Gogot dalam pernyataan tertulis di Jakarta Pusat pada Selasa.

Ia menjelaskan layanan pendidikan kesetaraan menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari anak tidak sekolah, pekerja produktif, hingga warga yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C, masyarakat dapat melanjutkan pendidikan sekaligus memperoleh ijazah yang diakui negara dan memiliki kedudukan hukum setara dengan ijazah pendidikan formal.

Gogot menegaskan lulusan pendidikan kesetaraan memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, termasuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri maupun swasta.

"Para lulusan Paket A, Paket B, maupun Paket C berhak menggunakan ijazah tersebut untuk mendaftar ke berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia," katanya.

Selain melalui ijazah, capaian akademis warga belajar pendidikan kesetaraan juga dapat dibuktikan melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025, ia mengatakan peserta TKA dari jalur pendidikan nonformal mencakup murid kelas 6 Paket A, kelas 9 Paket B, dan kelas 12 Paket C. Sementara itu, peserta dari jalur pendidikan informal berasal dari kalangan murid sekolah rumah (homeschooling).

Gogot mengatakan hasil TKA dapat menjadi salah satu indikator objektif untuk menunjukkan capaian akademis warga belajar pendidikan nonformal, termasuk sebagai dokumen pendukung dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi.

"Hasil TKA menjadi salah satu indikator objektif penyetaraan capaian belajar warga belajar nonformal. Nilai TKA Paket C ini dapat dilampirkan dan digunakan secara sah saat proses seleksi pendaftaran perguruan tinggi," ujarnya.

Pada 2026, Gogot menyebutkan sebanyak 103.362 warga belajar Paket C tercatat mengikuti TKA secara nasional.

Jumlah tersebut, lanjutnya, terdiri atas 93.274 peserta yang mengikuti ujian dengan moda daring dan 10.088 peserta melalui moda semi-daring.

Pelaksanaan TKA pendidikan kesetaraan menggunakan mata pelajaran yang sama dengan pendidikan formal dan diselenggarakan secara serentak untuk menjaga validitas serta kesetaraan hasil penilaian akademis.

Selain memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan, Kemendikdasmen juga memperkuat pembelajaran pendidikan kesetaraan melalui program vokasional dan pelatihan kecakapan hidup agar warga belajar memiliki keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

Dari sisi pembelajaran, satuan pendidikan nonformal menerapkan kurikulum yang mengacu pada standar pendidikan formal dengan target Satuan Kredit Kompetensi (SKK).

Pembelajaran dilaksanakan melalui tiga moda, yakni tatap muka, pembelajaran berbasis modul, dan pembelajaran daring. Evaluasi hasil belajar juga dilakukan secara berkala pada setiap akhir semester di seluruh jenjang pendidikan.

Gogot berharap penguatan layanan tersebut dapat mendorong masyarakat memanfaatkan pendidikan kesetaraan sebagai alternatif untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan meningkatkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.