NADIKABAR.COM — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Pencabutan surat keterangan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah KementerianKementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran itu dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
"Ya," kata Yusril saat ditanya soal pencabutan suket tersebut lewat pesan singkat, Kamis (12/11).
Dalam diktum kesatu keputusan tersebut disampaikan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah dicabut.
"Mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019," demikian tertulis dalam diktum kesatu.
Kemudian pada diktum kedua disampaikan bahwa Kemendikdasmen telah menarik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
"Menyatakan menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes)," ujarnya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) juga telah memublikasi salinan lengkap putusan kasasi yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden RIGibran Rakabuming Raka.
Mengutip dari laman direktori putusan MA, Selasa (10/11), dalam pertimbangan kasasi yang diajukan penggugat M Subhanitu ternyata mengutip pula putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Gibran.
Putusan nomor 742/K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 atas permohonan Subhan lawan Dirjen Dikdasmen menyatakan, "1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019."
"3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," sambung putusan itu.
