Lebih lanjut, ia mengatakan surat edaran yang ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, serta kepala dinas pendidikan kabupaten/kota itu memuat empat substansi utama.
Pertama, pihaknya menegaskan penyelenggaraan TKA harus mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.
Kedua, pihaknya juga menegaskan seluruh unsur yang terlibat, mulai dari satuan pendidikan, proktor, teknisi, penyelia pengawas, pendamping penyelia, pengawas ruang, peserta, hingga pihak lainnya, wajib mematuhi pedoman dan tata tertib sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Ketiga, seluruh pihak wajib menjaga integritas, kredibilitas, objektivitas, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan TKA dan Asesmen Nasional.
