NADIKABAR.COM — Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto menyebutkan begitu pentingnya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) bagi daerah.
"Dari PJPK kita memahami situasi kependudukan secara komprehensif di mana PJPK menyajikan analisis kondisi kependudukan melalui pendekatan Pressure-StateResponse-Impact (PSRI) sehingga daerah memahami akar permasalahan dan solusinya," kata Bonivasius di Manado, Jumat.
PJPK juga membantu menentukan prioritas pembangunan yang berbasis data, karena dengan indikator kependudukan yang terukur, pemerintah daerah dapat menentukan program prioritas sesuai kebutuhan wilayah.
Peta jalan tersebut menyatukan arah kebijakan lintas perangkat daerah, di mana permasalahan kependudukan melibatkan banyak sektor (kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, sosial, ketenagakerjaan, dan lain-lain, PJPK menjadi referensi bersama agar program lebih sinergis.
PJPK juga dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah dalam mengalokasikan anggaran pada program yang memberikan dampak terbesar terhadap peningkatan kualitas penduduk.
Bonivasius juga menyebutkan, beberapa dampak apabila PJPK tidak dilaksanakan, seperti kebijakan berisiko tidak tepat sasaran karena akar masalah kependudukan tidak terpetakan secara utuh
Berikutnya, prioritas pembangunan berisiko tidak sesuai kebutuhan wilayah dan tidak berbasis data, intervensi antarperangkat daerah berisiko berjalan sendiri-sendiri dan kurang sinergis.
Dampak lainnya, anggaran berisiko tersebar tanpa fokus pada intervensi yang paling berdampak.
Bonivasius mencontohkan, di satu daerah mungkin angka kemiskinannya bagus, akan tetapi angka pengangguran tinggi sehingga program utama yang harus dilakukan adalah bagaimana menangani pengangguran, bukan kemiskinan.
"Pemerintah daerah nantinya akan melakukan rencana aksi, bukan pemerintah pusat karena yang tahu kondisi di lapangan dan bagaimana menjalankan rencana-rencananya adalah pemerintah daerah," katanya menambahkan.
