Keterbatasan jaringan internet juga menjadi hambatan dalam pemutakhiran dan sinkronisasi data. Selain itu, pembagian kewenangan pengelolaan alokon di setiap tingkatan pemerintahan perlu diperjelas melalui standar operasional prosedur.
Penguatan tata kelola alokon diharapkan dapat meningkatkan kesinambungan pelayanan KB, sehingga pasangan usia subur memiliki akses untuk merencanakan kehamilan, mengatur jarak kelahiran, serta menentukan jumlah anak sesuai kondisi kesehatan dan kemampuan keluarga.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari pencegahan risiko kesehatan ibu dan bayi serta peningkatan kualitas pengasuhan dan pemenuhan gizi anak.
