NADIKABAR.COM — Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) meminta jajarannya di daerah agar proaktif memetakan jamaah yang berhak melunasi biaya haji, mempercepat verifikasi kesehatan, memastikan kepesertaan status JKN, hingga sosialisasi waktu pelunasan.

"Jangan hanya menunggu jamaah datang. Kita harus proaktif mengidentifikasi persoalan dan menghadirkan solusi." ujar Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriyawan di Jakarta, Kamis.

Ian mengatakan setiap kendala, baik terkait administrasi, kesehatan, akses perbankan maupun pemahaman jamaah, harus diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi sesuai kewenangan.

Apabila masih terdapat sisa kuota setelah tahap pertama, pengisian selanjutnya harus mengikuti mekanisme pelunasan tahap kedua berdasarkan kategori dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Proses pelunasan Bipih Reguler Tahun 1448 H/2027 M terbagi ke dalam dua tahapan yang dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB.

Pelunasan tahap pertama berlangsung dari 10 November hingga 10 Desember 2026. Tahap pertama ini dikhususkan bagi jamaah lunas tunda berangkat, jamaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, dan prioritas jamaah lanjut usia.

Sementara itu, pelunasan tahap kedua dijadwalkan pada 16 sampai 31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota dari tahap pertama.

Tahap kedua diperuntukkan bagi jamaah yang mengalami kegagalan pelunasan akibat gangguan sistem, pendamping jamaah lansia, jemaah disabilitas beserta pendampingnya, jamaah terpisah mahram atau keluarga, jamaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing KBIHU.

Skema dua tahap ini dirancang agar penyerapan kuota di seluruh daerah dapat berlangsung optimal dan transparan.