"Dengan demikian, pergerakan inflasi kelompok transportasi tidak dapat seluruhnya dilekatkan sebagai tanggung jawab Kementerian Perhubungan tetapi melibatkan kewenangan lintas sektor, sehingga memerlukan koordinasi kebijakan yang jelas," ujarnya.
Dalam pemetaan yang disampaikan, kata dia, jasa angkutan penumpang (1,95 persen) dan pengiriman barang (0,11 persen) yang dikaitkan dengan bidang layanan Kementerian Perhubungan memiliki bobot gabungan sekitar 2,06 persen terhadap total keranjang IHK nasional, sebagai bagian dari bobot kelompok transportasi sebesar 11,94 persen.
Angka tersebut merupakan bobot pengeluaran yang digunakan dalam penghitungan IHK, bukan besaran sumbangan terhadap inflasi pada bulan atau tahun tertentu.
"Pemahaman ini diperlukan agar penentuan langkah dan pembagian peran kebijakan sesuai dengan sumber tekanan harga," tuturnya.
Dia juga menyoroti posisi angkutan udara yang memiliki bobot 0,72 persen terhadap total keranjang IHK nasional.
Hasil analisis yang disampaikan menunjukkan hubungan linear yang sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik antara tingkat inflasi bulanan angkutan udara dan inflasi umum nasional, berdasarkan analisis korelasi Pearson periode Januari 2024-September 2026, dengan koefisien sebesar 0,009.