Ia mengatakan dalam setiap tahapan, keselamatan satwa selalu menjadi pertimbangan utama.
Karena itu, menurutnya, apabila wacana pemindahan sejumlah badak jawa ditindaklanjuti, pemerintah perlu menilai risikonya dengan benar, serta mengetahui metode pemeriksaan kesehatan, prosedur penangkapan dan pengangkutan yang sesuai, kesiapan penanganan darurat, serta pemantauan intensif selama adaptasi dan setelah pelepasan.
“Pengalaman pengelolaan dan translokasi di Javan Rhino Study and Conservation Area atau JRSCA, yang masih berada di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, menjadi pembelajaran penting untuk menyempurnakan prosedur dan meminimalkan risiko,” katanya.
Pada tahap ini, ia mengatakan bahwa pemerintah belum memiliki jadwal terperinci untuk membangun fasilitas maupun melakukan pemindahan badak jawa ke Alas Purwo.
“Penentuan waktu pelaksanaan harus mengikuti hasil kajian, keputusan pemerintah dan kesiapan seluruh persyaratan ekologis serta teknis,“ katanya.
Tujuan jangka panjang pengembangan habitat kedua adalah membentuk populasi tambahan yang sehat, mampu berkembang biak, mempertahankan perilaku alami, dan bertahan secara berkelanjutan.
“Upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan populasi dan habitat di Ujung Kulon, sehingga keduanya saling mendukung dalam menjaga keberlangsungan badak jawa di Indonesia,” katanya.