NADIKABAR.COM — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dengan dukungan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) melakukan pemulihan bekas sawit ilegal di lahan seluas 88 hektare di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyebut pihaknya bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, serta BPGMN memastikan komitmen pemulihan lingkungan setelah berhasil menertibkan 11.180 pohon sawit di SM Lamandau.

"Kawasan konservasi harus tetap menjadi kawasan konservasi. Negara tidak boleh membiarkan penguasaan ilegal menghilangkan fungsi hutan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat. Penertiban di Lamandau menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten, sekaligus memastikan kawasan yang telah diamankan tidak kembali dikuasai atau dirusak," ujar Januanto.

Dia menyebut penegakan hukum kehutanan harus memberikan kepastian bahwa kekayaan alam negara dilindungi untuk kepentingan masyarakat luas dan generasi mendatang.

Penertiban dilakukan setelah 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan secara ilegal bersedia menghentikan aktivitas mereka secara sukarela.

Setelah penertiban, Kementerian Kehutanan melalui koordinasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Ditjen KSDAE, Ditjen Gakkum Kehutanan, dan pengelola kawasan menyiapkan pemulihan ekosistem pada areal terdampak.

Pemulihan diarahkan melalui revegetasi dengan jenis tumbuhan asli setempat, perbaikan tutupan vegetasi, pemulihan habitat satwa liar, serta perlindungan fungsi hidrologis gambut.

Dukungan BPGMN memperkuat perhatian terhadap pemulihan gambut sebagai bagian dari upaya menjaga fungsi ekologis kawasan dalam jangka panjang.

Wakil Kepala BPGMN Sriyanto dalam kesempatan yang sama menyebut bahwa perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut memiliki arti strategis bagi ketahanan lingkungan nasional. Terutama dalam menjaga keseimbangan tata air, mengurangi risiko kebakaran, dan mempertahankan fungsi ekologis kawasan.

"Pemulihan gambut harus menjadi bagian dari kebijakan perlindungan lingkungan yang terencana dan berkelanjutan. BPGMN mendukung upaya pemulihan SM Lamandau dengan menempatkan perbaikan fungsi hidrologis, pemulihan vegetasi, dan pengurangan kerentanan kebakaran sebagai perhatian penting. Keberhasilannya harus dilihat dari pulihnya fungsi ekosistem dalam jangka panjang, bukan hanya dari kegiatan penanaman," ujar Sriyanto.