NADIKABAR.COM — Kementerian Kehutanan mendorong transformasi rehabilitasi hutan dan lahan dari pendekatan yang berorientasi pada penanaman pohon menuju pemulihan fungsi ekosistem secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut mengintegrasikan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), rehabilitasi hutan dan lahan, serta pemulihan ekosistem mangrove untuk memperkuat ketahanan bentang alam terhadap perubahan iklim. Hal ini menjadi pembahasan dalam sesi “Beyond Planting: From Watersheds to Mangroves for Climate-Resilient Landscapes” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye.
Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, dalam sambutan kuncinya menegaskan pentingnya memperluas rehabilitasi berbasis lanskap untuk mendukung pencapaian Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Strategi tersebut menggabungkan upaya pengurangan emisi melalui perlindungan hutan dengan peningkatan serapan karbon melalui rehabilitasi hutan, pemulihan gambut, mangrove, dan ekosistem terdegradasi lainnya.
Indonesia menghadapi tantangan pemulihan sekitar 12 juta hektare lahan kritis dengan kebutuhan pembiayaan yang diperkirakan mencapai US$42 miliar. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenhut mendorong penguatan pendanaan melalui anggaran pemerintah, kerja sama internasional, pembayaran berbasis hasil, investasi swasta, dan filantropi. Pengembangan pembiayaan karbon dan instrumen investasi berkelanjutan juga menjadi peluang untuk mendukung rehabilitasi dalam jangka panjang, termasuk pemeliharaan dan pemantauan keberhasilannya.
Dalam forum tersebut, Kemenhut menekankan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak cukup dinilai dari jumlah pohon yang ditanam atau luas kawasan yang direhabilitasi. Hasilnya harus terlihat dari pemulihan fungsi tata air, peningkatan tutupan vegetasi, perlindungan keanekaragaman hayati, penguatan cadangan karbon, serta manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pengelolaan kawasan hulu, tengah, dan hilir DAS perlu dilakukan secara terintegrasi dengan ekosistem pesisir.
Dari perspektif ilmiah, pakar pengelolaan DAS Universitas Padjadjaran, Chay Asdak, menjelaskan bahwa restorasi lanskap dapat menjadi pendekatan bersama untuk mendukung agenda perubahan iklim, pengendalian degradasi lahan, dan konservasi keanekaragaman hayati. Ia menekankan pentingnya insentif ekonomi bagi masyarakat pengelola lahan, termasuk melalui agroforestri, pembayaran jasa lingkungan, dan pembiayaan usaha berbasis alam, agar perlindungan ekosistem dapat berjalan seiring dengan peningkatan penghidupan masyarakat.