NADIKABAR.COM — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendukung kolaborasi lintas negara untuk memerangi kejahatan perdagangan satwa liar yang semakin terorganisasi dan melibatkan jaringan internasional.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho dalam Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti bahwa ancaman terhadap kelangsungan hidup berbagai satwa liar sudah menjadi isu global.
"Kejahatan terhadap satwa liar tidak mengenal batas negara. Para pelaku dapat memanfaatkan perbedaan yurisdiksi dan lemahnya pertukaran informasi untuk menjalankan jaringan perdagangan ilegal," kata dia dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Oleh karena itu, katanya, tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi sendirian.
Dia mengajak 100 peserta dan mitra berasal dari 25 negara yang hadir di GWP untuk memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan kemampuan investigasi, serta menelusuri jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan ini.
Dia menjelaskan Indonesia memiliki pengalaman berkelanjutan dalam GWP melalui tiga siklus pendanaan Global Environment Facility (GEF).
Kerja sama tersebut dimulai melalui proyek Combatting Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species (CIWT) pada GEF-6 yang berfokus pada pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar, dilanjutkan Catalyzing Optimum Management of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability of Endangered Wildlife Species (CONSERVE) pada GEF-7 yang memperkuat perlindungan habitat, pengelolaan bentang alam, dan penghidupan masyarakat.
Selain itu, Law Enforcement for Sustainable Viable Ecosystems and Biodiversity Resilience through Multi Sectors Engagement (LEVERAGE) pada GEF-8 yang diarahkan pada penguatan sistem penegakan hukum, kemampuan investigasi, dan kerja sama multipihak.
Kesinambungan tersebut memperlihatkan perkembangan pendekatan Indonesia dalam menghubungkan konservasi keanekaragaman hayati dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar.
Januanto menekankan bahwa pengalaman Indonesia dalam tiga fase GWP menjadi landasan untuk mendorong kerja sama internasional yang lebih kuat dan memberikan hasil nyata bagi perlindungan satwa liar.
"Pengalaman Indonesia melalui CIWT, CONSERVE, hingga LEVERAGE menunjukkan bahwa penegakan hukum dan konservasi harus berjalan beriringan. Kita tidak dapat melindungi satwa liar tanpa menjaga habitatnya, dan kita tidak dapat mempertahankan habitat tanpa menghentikan aktivitas ilegal yang mengancamnya," ujarnya.
Melalui GWP, Indonesia mendorong penguatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan kerja sama antar-negara yang menghasilkan tindakan nyata di lapangan.