NADIKABAR.COM — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kerja sama di bidang karbon kehutanan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) Indonesia – Jepang untuk mendorong pengembangan proyek karbon berintegritas tinggi, mempercepat pemulihan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyatakan, Indonesia berkomitmen mempercepat aksi iklim sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Melalui Pasal 6 Paris Agreement dan mekanisme JCM, Indonesia berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan pengembangan proyek karbon kehutanan dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat.
"Kita berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat," kata Rohmat dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Hiroshi Ono, pada forum COP31 UNFCCC di Paviliun Indonesia, Antalya, Türkiye, Senin (9/11). .
Wamenhut mengatakan, terdapat empat Komitmen Utama Indonesia dalam Pengembangan Karbon Hutan di antaranya memulihkan lahan terdegradasi dan lahan yang mengalami degradasi berat melalui proyek penyerapan karbon (Carbon Removal Project) seluas 12 juta hektare.
Melindungi hutan dari deforestasi dan degradasi melalui proyek penghindaran emisi karbon (Carbon Avoidance Project) seluas 50 juta hektare.
Kemudian pengembangan proyek karbon perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare, pengembangan hutan adat seluas 1,4 juta hektare.
Menurut dia, komitmen tersebut perlu diterjemahkan menjadi proyek-proyek konkret yang kredibel dengan metodologi yang kuat, perlindungan lingkungan dan sosial yang efektif, serta partisipasi masyarakat yang bermakna.
Indonesia juga mendorong agar ekosistem gambut dan mangrove menjadi bagian penting dalam kerja sama JCM. Kedua ekosistem tersebut merupakan bagian besar dari portofolio proyek karbon yang sedang dipersiapkan Indonesia.
"Proyek gambut dan mangrove harus menjadi salah satu ciri utama kerja sama kehutanan Indonesia melalui JCM sekaligus menjadi kontribusi khas bagi aksi iklim global yang berintegritas tinggi," ujarnya.
Rohmat juga menyoroti peluang kerja sama melalui kebijakan Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS) Jepang yang memasuki fase wajib pada 2026.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Jepang menargetkan pengadaan sekitar 100 juta ton CO₂ pada 2030.
Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kehutanan, menyambut peluang untuk mengembangkan dan memasok kredit karbon pengimbang berintegritas tinggi dari proyek-proyek berbasis alam Indonesia. Salah satu potensi utamanya adalah proyek penyerapan karbon melalui pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi.
Kerja sama ini diharapkan dapat menghubungkan kebutuhan Jepang terhadap kredit JCM yang memenuhi persyaratan dengan prioritas pemulihan ekosistem Indonesia.
Dengan demikian, tambahnya, investasi yang masuk tidak hanya berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memulihkan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, dan mendukung penghidupan masyarakat.
Lebih lanjut, Rohmat menegaskan bahwa keanekaragaman hayati harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nilai proyek karbon berbasis alam.
"Manfaat proyek tidak boleh hanya diukur dari jumlah karbon yang diserap atau dihindari, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Melalui penguatan kerja sama JCM Indonesia – Jepang, Kementerian Kehutanan mendorong kemitraan internasional yang mampu menghasilkan capaian iklim terukur, memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
