NADIKABAR.COM — Kementerian Kesehatan akan menindaklanjuti Kajian Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia oleh Indonesia Health Development Center (IHDC) yang menyoroti pemerataan layanan kesehatan melalui perubahan paradigma serta penyelesaian tantangan kesehatan berdasarkan Pancasila.
"Sebuah negara itu diatur tergantung bagaimana frame-nya dibuat. Kita cetakannya dibuat, nah ini cetakannya dibuat luar biasa. Dan tinggal melaksanakan frame-nya itu untuk menjadi frame kesehatan yang unggul dengan ini tadi, ideologi kesehatan Indonesia berdasarkan budaya Indonesia, menghargai kultur, budaya, dan semuanya," kata Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan kajian tersebut menekankan pada perubahan pola pikir sebagai dasar penanganan masalah.
"Saya menemukan ada empat masalah utama bangsa kita yang harus segera diatasi. Pertama Indonesia mau jadi negara maju. Gak ada cara lain, kualitas berpikirnya harus dibagusin. Bagaimana kalau stunting tinggi?," katanya.
Oleh karena itu, katanya, berbagai upaya pemerintah mencerminkan inisiatif mengubah paradigma kesehatan.
Dia mencontohkan jumlah anggaran untuk pengentasan stunting dan gizi buruk yakni sekitar Rp300-360 triliun, dua kalinya anggaran Kementerian Kesehatan. Anggaran itu diturunkan menjadi sekitar Rp240 triliun agar lebih tepat sasaran.
Kini, katanya, setiap mengadakan bakti sosial, mulai dari Aceh hingga Papua, hal dilakukan bukan lagi pengobatan orang sakit, melainkan Cek Kesehatan Gratis, agar masyarakat tahu faktor risiko kesehatan dan mencegah agar tidak sampai serangan jantung, cuci darah, atau menderita konsekuensi lainnya dari penyakit tidak menular di kemudian hari.
