NADIKABAR.COM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran penanggulangan bencana mencapai Rp33,69 triliun hingga 10 November 2026 dari total pagu sebesar Rp59,35 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat, mengatakan anggaran tersebut mencakup pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan wilayah lainnya.
Secara khusus, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50,84 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara yang terdampak bencana pada akhir 2025.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk membiayai rencana induk kementerian/lembaga sebesar Rp30,9 triliun, kegiatan pendukung sebesar Rp8,5 triliun, serta tambahan transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun bagi daerah terdampak.
Suahasil menyebut hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera telah mencapai Rp30,78 triliun.
Dengan demikian, masih terdapat Rp20,06 triliun, yang akan diserap pada November dan Desember 2026.
"Kami berharap diserap dengan cepat, dilakukan sesuai prioritas yang memang sudah didesain, namun harus tetap efisien selama dua bulan ke depan ini," kata Suahasil.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp5,11 triliun untuk penanganan karhutla, dengan realisasi Rp1,17 triliun.
Anggaran tersebut tersebar di tujuh kementerian dan lembaga, termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Adapun anggaran penanganan bencana di NTT mencapai Rp970 miliar dengan realisasi Rp320 miliar.
Sementara itu, penanganan bencana lainnya memperoleh alokasi Rp2,43 triliun dengan realisasi Rp1,42 triliun. Anggaran untuk penanganan bencana lainnya tersebut berada pada BNPB.
