NADIKABAR.COM — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus memperkuat surveilans berbasis masyarakat untuk antisipasi penyakit zoonosis.

Langkah itu diwujudkan melalui kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelibatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) yang digelar Kemenko PMK bersama BPBD DIY didukung Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) Indonesia di Yogyakarta, pada 19-20 November 2026.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam mendeteksi serta merespons ancaman penyakit zoonosis yang berpotensi memicu kedaruratan kesehatan masyarakat," kata Asisten Deputi PRB Kemenko PMK Andre Notohamijoyo di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia penguatan surveilans berbasis masyarakat yang mengusung pendekatan One Health ini mengintegrasikan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan dan lingkungan.

Dia mengatakan SBM bukan dibentuk untuk membuat sistem pelaporan baru, melainkan untuk memperkuat jejaring hubungan masyarakat dengan layanan resmi yang sudah ada melalui prinsip Lapor Cepat, Tepat, dan Aman.

"Forum PRB yang melibatkan lintas sektor perlu dioptimalkan untuk mengenali tanda-tanda awal kejadian yang tidak biasa dan meneruskannya secara cepat ke otoritas berwenang," kata Andre.

Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata menegaskan pentingnya pergeseran fokus pada prinsip pencegahan dan kesiapsiagaan ketimbang sekadar penanganan pascabencana.

"Bencana tidak hanya berbentuk gempa bumi atau banjir, tetapi juga wabah penyakit. Di dalam penanggulangan bencana, pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan setelah kejadian," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Agustinus, forum PRB memiliki peran strategis sebagai penggerak masyarakat serta 'mata dan telinga' dalam mengenali sinyal bahaya kesehatan di lingkungannya.

Keberhasilan surveilans berbasis masyarakat tidak hanya diukur dari banyaknya laporan, melainkan dari seberapa cepat informasi tersebut ditindaklanjuti untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.

"Kami mendorong sinergi yang kuat antara BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, puskesmas, puskeswan, pemerintah kelurahan, hingga komunitas relawan di tingkat lokal," katanya.

Berdasarkan data kesehatan di DIY, dua penyakit zoonosis utama yang memerlukan kewaspadaan serius adalah leptospirosis dan antraks.

Sepanjang 2025 untuk leptospirosis tercatat 153 kasus dengan 38 kematian, sementara untuk penyakit antraks di DIY, tercatat 36 kasus pada manusia pada 2023 dan meningkat menjadi 38 kasus pada 2024.

Melalui kegiatan tersebut para peserta merumuskan rencana kerja tindak lanjut (RKTL) 30, 60, dan 90 hari sebagai panduan sosialisasi, pemetaan kontak layanan, serta pendampingan di tingkat kelurahan dan komunitas agar pencegahan zoonosis berjalan berkelanjutan di DIY.