NADIKABAR.COM — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong perluasan peran koperasi dalam penyediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan sekaligus pengembangan rantai usaha perikanan dari hulu hingga hilir. Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi penyalur kebutuhan produksi, tetapi juga mampu mengelola pengolahan, logistik, dan pemasaran hasil usaha hingga menjangkau pasar internasional.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop, Panel Barus yang hadir mewakili Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono dalam peresmian operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Koperasi Produsen Karya Sarana dan pelepasan ekspor produk koperasi ke Malaysia di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Selasa (17/11).
Panel menjelaskan bahwa ketersediaan dan keterjangkauan BBM merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi nelayan. Biaya BBM diperkirakan dapat menyerap sekitar 60-70 persen dari total biaya operasional penangkapan ikan, sehingga akses terhadap bahan bakar sangat menentukan kemampuan nelayan untuk melaut dan memperoleh pendapatan.
"Persoalan BBM bukan hanya persoalan energi, melainkan persoalan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan nelayan," ujar Panel dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Menurut Panel, koperasi memiliki posisi strategis dalam menjawab persoalan tersebut. Dari 419 SPBUN yang tercatat secara nasional, sebanyak 157 unit telah dikelola koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah mengambil peran sebagai pelaku usaha dalam penyediaan dan distribusi energi bagi masyarakat nelayan.
Perluas SPBUN dan Benahi Distribusi BBM Bersubsidi
Panel menyampaikan empat langkah strategis Kemenkop dalam memperkuat layanan BBM bagi nelayan, yakni memperluas jaringan SPBUN berbasis koperasi, memastikan kesesuaian alokasi BBM bersubsidi dengan kebutuhan riil, memperkuat tata kelola penyaluran, serta mengintegrasikan SPBUN dengan ekosistem usaha perikanan.
Untuk memperluas jangkauan layanan, Kemenkop mendorong pengembangan SPBUN di sentra-sentra perikanan dan kawasan pesisir yang memiliki kebutuhan BBM tinggi, tetapi belum terjangkau lembaga penyalur resmi.
"Kementerian Koperasi siap mendorong koperasi nelayan dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di kawasan pesisir untuk menjadi mitra pengelola SPBUN melalui pola kemitraan usaha dengan Pertamina Patra Niaga," kata Panel.
Selain memperluas jaringan penyaluran, Panel menekankan pentingnya pembenahan pendataan kebutuhan BBM nelayan. Koordinasi antara BPH Migas, Pertamina, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah (Pemda), dan koperasi perlu diperkuat agar alokasi BBM bersubsidi didasarkan pada jumlah nelayan, ukuran kapal, pola operasi penangkapan ikan, dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Melalui integrasi data tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan BBM, alokasi yang tersedia, realisasi penyaluran, serta wilayah yang mengalami kekurangan atau kelebihan pasokan.